syarat pemekaran kabupaten. 235. syarat pemekaran kabupaten

5. Pemekaran Kabupaten Bogor Timur ini kebutuhan sangat urgent. Secara nasional, pemekaran sejak era otonomi daerah tak menggembirakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan. Dengan demikian dalam periode 1998-2003 telah bertambah 7 kabupaten baru dan 1 kota baru sehingga Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 18 kabupaten dan 7 kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang. Pemekaran Papua masih menjadi polemik. 1. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. 2 Data Kependudukkan dan Luas Wilayah 37. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," ungkap Ari pada Kompas. Sejumlah persyaratan yang telah dibawa seperti persetujuan dari seluruh kepala desa, lurah, camat, bupati, walikota, DPRD Kabupaten dan Kota se-Pulau Sumbawa, serta persetujuan dari DPRD NTB. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan. (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar,Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur - NTB JADWAL LAYANAN POSYANDU KELUARGA BULAN OKTOBER 2023: DASAN SAWE 16/10, SEPAKAT 17/10, PUNGKANG 18/10, BANJAR GETAS 19/10, GUBUK MASJID 21/10, CEMPAKA 23/10, DAN TAMAN SARI 24/10Pada tahun 2013 persyaratan pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan telah masuk di tingkat pusat. 6 Tahun 2002. “Saat ini sedang dibahas dan disusun Pamekasan menjadi kota. Dak boleh kurang dari itu tidak boleh dilakukan pemekaran, misalnya desa induk 5. setiap kecamatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan Otonomi Daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia dan bagaimana persyaratan pemekaran suatu Daerah Otonom Kabupaten. Bersama. Persoalannya adalah ketika itu dua tokoh Toraja yang duduk di bangku pemerintahan serta tim pemekaran berusaha untuk. KABUPATEN LUWU TENGAH Political Dynamics in the Establishment Process of Central Luwu Regency Sunarwan Sulaiman Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Email: [email protected] dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. 2. Akan kami perjuangkan mati-matian,’’ janji Ketua Pansus A DPRD Miseri Effendi Selasa (3/12). com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, memastikan belum. Persyaratan Pengangkatan Pasal 8 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi. (2) Syarat pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. a. Bukan politis. 000, desa pemekaran 3. Hanya tersisa beberapa berkas saja yang kurang dan itu tidak sulit diurus pada waktu itu. BPHN - Kemenkumham RISyarat-syarat Pemekaran Menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. Berbeda. Wilayah Aceh Raya meliputi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Lhong, Lhoknga, Leupung, Peukan Bada, Darul Imarah, Darul Kamal, dan Pulo Aceh. 2 tahun 2003 sebagai pemekaran dari kabupaten Kotabaru di propinsi Kalimantan Selatan yang merupakan kabupaten yang cukup pesat pembangunannya. Wilayah. Munculnya gejala, bahkan kenyataan akan adanya pemekaran dan pembentukan Kabupaten, Kota,dan Provinsi baru di Indonesia menuntut perlunya segera ditetapkan syarat-syarat dan kriteria yang menjadi pertimbangan di dalam pembentukan dan pemekaran daerah. [4] Pembentukan Desa dapat berupa: [5] a. Polda juga membawahi. (4) Hasil tim pembentukan. Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi. Bagaimana latar belakang pemekaran daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat 2. Propinsi Papua Barat Daya, pemekarandari Propinsi Papua Barat. Proses Pemekaran daerah Spesifikasi proses pemekaran daerah ini merupakan kriteria untuk menilai bagaimana proses atau pelaksanaan pemekaran daerah di Kabupaten. Urusan pemekaran wilayah kecamatan diatur dalam PP 17/2018 tentang Kecamatan. baru di Kabupaten Bekasi melalui penelitian mendalam terhadap ”Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Bekasi”. Berikut wilayah cakupan 3 provinsi baru hasil pemekaran provinsi Papua beserta ibu kotanya: 1. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesiaadalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. agar bisa diplenokan pada tahun 2011. Nusa Tenggara Barat Cari: Toggle navigation. 299 jiwa (). Lalu, apakah yang melandasi keinginan Kabupaten Sukabumi untuk melakukan kebijakan pemekaran wilayah? Ada empat perspektif yang melandasi gagasan pemekaran Kabupaten Sukabumi. Syarat-syarat tersebut di atas nantinya diberi penilaian oleh tim khusus dan dilaksanakan sebelum syarat adminitratif keluar. Tentunya, syarat ini perlu disesuaikan dengan asal hak tanah. dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Pendapatan Desa Rp. Jakarta: Yayasan Harkat. Kabupaten Muaro Jambi adalah. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indonesia, Kabupaten PALI. Sistem Informasi Geospasial BPS. Kabupaten Indramayu memiliki luas 2. “Karena undang-undang syarat pemekaran kewilayahan paling tidak minimal 6 kecamatan sudah boleh,” sambung Sanusi. 779,32 km² dan berpenduduk sebanyak 251. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719. kabupaten/kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah/Hak. Dengan cara memframing perbedaan Pattinjo yang dominan berdomisili di Pinrang Utara dengan Bugis yang dominan. persyaratan pembentukan Desa. 1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: a. Spesifikasi substansi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut, meliputi: 1) syarat dan prosedur pemekaran, Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran. Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: “Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). a) pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, b) penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru. Membawa kelengkapan persyaratan KK, e-KTP, Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi WNA). Kabupaten. HUMAS JABAR – KAB. 6. id. Berdasarkan PP NO. pemekaran daerah. Kabupaten Asmat. karena memang Dusun tersebut sangat. Namun, karena ketidak seriusan tim pemerintah dalam mendukung dan menangani pemekaran daerah ini akhirnya Kabupaten Berau Pesisir Selatan tidak. Zaini menjelaskan, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya. ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PEMEKARAN KABUPATEN BREBES Oleh : Akhpriyani Trisnawati - 14010111130040 Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; b. Baca juga: Begini Cara Mengubah Nama di Kartu Keluarga. bpshq@bps. 25. CO. sebagai hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Samosir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Toba Samosir. Pernyataan Benni ini menanggapi adanya wacana pemekaran wilayah di. Aturan pemekaran tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, turunan dari UU Pemda lama. 994 jiwa (BPS, 2019). Menyiapakan Dokumen. Lalu, apakah yang melandasi keinginan Kabupaten Sukabumi untuk melakukan kebijakan pemekaran wilayah? Ada empat perspektif yang melandasi gagasan pemekaran Kabupaten Sukabumi. Zuhro. Beranda; Profil Desa. Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi dengan luas wilayah 84. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan. Penyerahan berkas dokumen Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat dilakukan secara simbolis kepada Ditjen Otda di Ponpes Asaefurrohim Sulaimaniyah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada. (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. 78 Tahun 2007) meliputi: pertama, keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota Pada saat pemekaran Kabupaten Banggai Laut, acuan kebijakannya adalah UU No32/2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sos) Oleh Muhammad Rifki Pratama 105033201143 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 07. 200 kepala keluarga (KK). Moratorium pemekaran daerah ditetapkan sejak tahun 2006. Kabupaten Pasangkayu (sebelumnya bernama Kabupaten Mamuju Utara) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. 504 pulau dan terbagi ke dalam 34 provinsi. Kabupaten hasil pemekaran 10 tahun terakhir. 605 jiwa (tahun 2020), atau sekitar 46 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru (325. Tata Cara Pemekaran Daerah. Kabupaten ini merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya yang berawal dari sebuah Distrik, yakni Distrik Kurima yang dimekarkan menjadi Distrik Ninia, Distrik Anggruk dan Distrik Apalahapsili, sesuai dengan UU No. 181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Namun, pemerintah belum mengabulkan karena masih moratorium. Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. Selain menetapkan APBD Jabar 2011, DPRD Jabar juga mengirimkan kembali kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pangandaran. PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 14. No. Menariknya, Aa Umbara Sutisna merupakan bupati kedua di Kabupaten Bandung Barat yang diciduk KPK. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desentralisasi dan pemekaran wilayah sangat berhubungan erat. Dukungan pemekaran mengalir dari irganisasi perantau seperti IKPS. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah. Ratnawati, T. Undang-Undang No. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. Telah dibentuk aparat hukum lainnya (Kejari dan Polres) d. Syarat pemekaran Desa yang dimaksud pada poin ini adalah batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota. Lombok Timur Prov. Masyarakat Desak Pemekaran Daerah, Pemprov Sebut Syaratnya BeratPapua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Ketua Presidium Kab. Peraturan terbaru yang mengatur tentang pemekaran daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. upi. 000 jiwa atau 1. Pemekaran Desa menurut UU Desa. Disimpulkan bahwa konflik antara pro dan kontra terkait Walmas bergabung. (62-21) 3841195, 3842508, 3810291 Senin - Selasa 07. 1. Pada hari Selasa 21 Januari 2020 yang bertempat di Aula Kantor Desa Aikmel. 502 jiwa dengan luas wilayahnya 4. Barat perlu dimekarkan setelah memenuhi syarat dan aturan yang telah di tetapkan oleh. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah muncul tuntutan pemekaran Propinsi Aceh. Untuk melengkapi persyaratan pemekaran, maka lahirlah Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 100/Kep. Syarat Pemekaran Wilayah Adapun berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 2007) dan persyaratan dasar kewilayahan (Daerah, 2014). upi. Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Dokumen sertifikat hak tanggungan asli. Vol. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Dokpri. Peraturan terbaru yang mengatur tentang. Terdapat informasi daerah, pemerintahan, forum diskusi dan beritaKecamatan. Wewenang yang. Demi syarat pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (yang kemudian terealisasi pada tahun 2002), maka kecamatan Penajam dimekarkan menjadi kecamatan Penajam induk dan kecamatan Sepaku. . Berbicara secara hukum, syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi sulit tidak nya itu tergantung pada daerah yang dimekarkan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Kedua mengukur ketimpangan pendapatan regional dari kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Pasal 5 (1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : Syarat – syarat Pemekaran / Pembentukan kabupaten / kota . Kabupaten Bandung Barat (Latin: Kabupatén Bandung Kulon) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014. Desentralisasi Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah tangguang jawab bersama antaraProvinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai. Hal itu disampaikan Kepala Sub Bagian. Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-undang. “Setelah proses itu terwujud, kita bikin rumusan. pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Dalam. CO, Jakarta - Ganti nama di akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan berkas dokumen lainnya sangat bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat yang berminat. wilayah Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. 1. Penghapusan Daerah adalah Pencabutan status. Bogor dipandang memenuhi persyaratan, karena selain Kab. Rumusan Masalah 1. Kemudian mengenai syarat-syarat pembentukan daerah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah yang sama dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 12. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,. JAKARTA, KOMPAS. 1. Papua Selatan. Mengingat luasnya wilayah ini, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mulai mengupayakan pemekaran wilayah. Dalam lima tahun, bertambah sekitar sembilan provinsi baru dan lebih dari 450 kabupaten/kota. Syarat-syarat menjadi pengurus Pasal 17 (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat : a. Syarat Pembentukan a. Maka, Kecamatan Penukal Abab administrasinya dipisah menjadi Kecamatan Penukal dan Kecamatan Abab. Ketika IKN mulai dibangun, harapan untuk terbentuknya Provinsi Barito Raya makin besar dan dinilai perlu jadi. Wilayah Pulau Papua terletak di bagian timur negara Indonesia. Aep menuturkan ada 11 Kecamatan yang nantinya akan bergabung dengan Garut Utara, yaitu Kecamatan Limbangan,. 1, hal. Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. (1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: a. Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan bukan hanya semata-mata dilihat dari arah politis dan Dapat memberikan solusi bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten yalimo melalui pemerintahan kampung pihel distrik elelim kabupaten yalimo mengenai syarat pemekaran kampung. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atas prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan. com Abstrak. 3. Penegasan antara adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diatur oleh UUD 1945 pasal 18 sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. com - Provinsi Papua Selatan adalah sebuah daerah otonomi baru (DOB) di Pulau Papua, Indonesia. Yth. Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana . Dimana UU No. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Menurut peraturan ini disebutkan bahwa syarat fisik pembentukan provinsi baru harus didukung lima kabupaten/kota, pemekaran kabupaten didukung lima kecamatan, dan pembentukan.